Legalisasi

Indonesia tidak menandatangani Konvensi Wina tentang "apostille". Oleh karena itu, legalisasi dokumen diperlukan untuk memiliki validitas hukum di Meksiko.

Proses legalisasi dilakukan oleh bagian konsuler di Kedutaan Meksiko. Namun, Kedutaan Meksiko tidak bertanggung jawab atas isi dokumen yang ingin disahkan.

Semua dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah Indonesia, baik itu dokumen pribadi atau dokumen yang diterbitkan oleh lembaga swasta, harus diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Spanyol yang kemudian disahkan oleh Notaris Resmi pemerintah. Setelah itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Baru kemudian, dokumen harus diserahkan ke Kedutaan untuk dilegalisir.

Untuk melakukan legalisasi, diwajibkan untuk membuat janji secara online di MEXITEL sebelum menyerahkan dokumen asli dan copy ke Kedutaan Besar Meksiko di Indonesia.